Jakarta - Hari ini para bankir dari berbagai negara, khususnya Asia, berkumpul di Jakarta untuk membahas berbagai perkembangan terkini bisnis perbankan. Suatu pertemuan penting saat kondisi perbankan Indonesia sedang mengalami masalah konsolidasi dan fungsi intermediasi penyaluran kredit kendati semua perbankan mengumumkan peningkatan perolehan laba.

Telah lama menjadi perbincangan yang membosankan bahwa bank enggan menyalurkan kreditnya. Pertama, penyaluran kredit korporasi terhambat karena masalah perhitungan kredit yang tidak berperforma. Kedua, penyaluran kredit kepada usaha kecil menengah terhambat masalah manajemen risiko, pemasaran, distribusi dan agunan. Ketiga, tingginya bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang lebih menarik perhatian bank dibandingkan menyalurkan kredit.

Padahal, data menunjukkan bahwa sejauh ini dunia korporasi masih mengandalkan pinjaman bank untuk membiayai belanja modal dalam rangka meneruskan maupun ekspansi perusahaan. Belum banyak korporasi yang mengandalkan pasar modal dan laba ditahan guna membiayai jalannya perusahaan dan atau ekspansi.

Periode Oktober 2006, sekitar 140-an perusahaan tercatat di Bursa Efek Jakarta yang bergerak dalam sektor riil mengandalkan pembiayaan dari utang hingga kurang lebih Rp400 triliun dan dari utang tersebut, 85% adalah utang bank. Periode sebelumnya diketahui komposisi utang bank dunia korporasi masih berkutat pada angka 80%-an dari total pembiayaannya.

Berarti, dunia korporasi masih mengandalkan perbankan sebagai sumber pembiayaan. Sayangnya, keniscayaan ini tidak mudah untuk direalisasikan karena berbagai alasan dan akibatnya tambahan kredit neto yang disalurkan mengalami penurunan. (Grafik)

Dari porsi besaran jumlah kredit yang disalurkan bank, menunjukkan tidak adanya perubahan dalam tatanan aset perbankan dan justru tampak porsi penempatan SBI mengalami kenaikan (Grafik). Oleh karenanya, wajar jika SBI dianggap sebagai penghambat fungsi intermediasi perbankan.

Mengatasi permasalahan tersebut, Bank Indonesia (BI) selaku otoritas moneter telah menyatakan komitmennya untuk melakukan konsolidasi dan mengembangkan instrumen politik moneter dalam jangka panjang.

Konsolidasi

Jika dilihat dari tatanan konsolidasi perbankan, tampak konsolidasi perbankan di Indonesia pada posisi rendah di Asia. Dari sisi konsolidasi aset maka porsi lima bank besar dalam total aset di Singapura adalah 94% dengan jumlah total bank 29 bank, Korea Selatan 78% (17 bank), Malaysia 67% (33 bank), Thailand 65% (31 bank), China 55% (226 bank), Filipina 52% (39 bank) dan Indonesia 51% (131 bank).

Setidaknya hanya lima bank di Indonesia memiliki aset di atas Rp10 triliun, 23 bank memiliki aset antara Rp1 triliun-Rp10 triliun, 65 bank antara Rp100 miliar-Rp1 triliun dan sisanya di bawah Rp100 miliar. Dari lima bank yang memiliki asset lebih dari Rp10 triliun itu, dua diantaranya tidak mudah menjadi bank jangkar dalam rangka konsolidasi karena masih terkait masalah kredit non performa.

Melihat realitas di atas, ada sejumlah hal mendesak yang selayaknya dilakukan guna meningkatkan konsolidasi bank sehingga peran bank selaku lembaga intermediasi dapat lebih didorong dan pada akhirnya mampu bersaing secara internasional.

Pertama, sangat wajar jika kini BI mengejar-ngejar bank untuk melakukan konsolidasi, diantaranya dengan merger dan akuisisi perbankan yang masih memiliki modal dan atau aset kecil.

Dengan penurunan jumlah bank maka industri perbankan akan lebih terkonsolidasi dan bersinergi sehingga menghasilkan daya saing dan penciptaan nilai dari skala ekonomis serta memperbaiki fungsi intermediasi.

Semakin bank terkonsolidasi, semakin bank menarik bagi investor, baik untuk go public maupun investor strategis. Hanya sayangnya, insentif untuk merger dan akuisisi masih minim.

Salah satu insentif yang dapat ditawarkan adalah memperoleh keringanan pajak dan biaya konsultan serta perpanjangan waktu dalam menyelesaikan kelebihan atas batas maksimum pemberian kredit akibat dari merger atau akusisi.

Kedua, apabila dilihat dari data tambahan kredit neto maka kondisi terakhir menunjukkan porsi kredit korporasi dan UKM telah seimbang. Dengan demikian untuk lebih jauh meningkatkan porsi aset kredit maka perbankan dapat memperbaiki sistem penjaminan kredit secara persentase, volume, sistem penghitungan risiko dan peningkatan kapitalisasi.

Sebagaimana diketahui saat ini PT Askrindo dan Perum Sarana sebagai lembaga penjamin kredit, masing-masing baru dapat memberikan jaminan kredit maksimal 75% dan antara 50%-70%. Padahal di Malaysia antara 30%-100%, Taiwan 70%-100%, Korea 70%-90% dan Jepang 70%-100%.

Karenanya jaminan kredit di Indonesia masih dibilang rendah sehingga perlu ditambahkan modal agar lembaga penjamin tersebut dapat melakukan ekspansi pemberian jaminan kreditnya.

Ketiga, BI membantu bank dalam memperbaiki kemampuan perhitungan manajemen risiko kredit melalui serangkaian pelatihan. Dengan demikian akan tersedia petugas kredit yang memiliki kemampuan handal dalam mengendus prospek bisnis yang dibiayai karena mengerti dan mampu memproyeksikan risikonya.

Keempat, perbankan perlu segera melakukan refocus atas masing-masing spesialisasi melalui penentuan prioritas segmen kredit dari skala industri, geografis, pola konsumen, tipe kredit, sektor bisnis, dan lainnya. Dengan demikian, masing-masing bank memiliki spesialisasi, kalaupun terdapat kesamaan spesialisasi maka refocus akan mengurangi persaingan yang tidak sehat.

Tampak kini BI tengah melakukan sejumlah tindakan nyata untuk mengatasi kebuntuan masalah perbankan di Indonesia. Setidaknya awal bulan depan, BI telah berencana mengumumkan sejumlah langkah strategis untuk mendorong lebih luas lagi perbankan di Indonesia.

Bagaimanapun, Indonesia adalah negara yang masih mengandalkan sistem perbankan. Selayaknya ditunggu dan didukung. (rofikoh.rokhim@ bisnis.co.id)

Oleh Rofikoh Rokhim

Sumber: Bisnis Indonesia